Isu pencemaran udara di ibu kota kembali mencuat setelah platform pemantau kualitas udara global, IQAir, menempatkan Jakarta pada peringkat keempat kota dengan udara terburuk di dunia. Pada pagi hari pukul 06.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di wilayah ini menyentuh angka 158 yang dikategorikan sebagai tingkat tidak sehat. Situasi tersebut mendorong imbauan bagi masyarakat agar mengenakan pelindung pernapasan ketika terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Meski demikian, pengamat lingkungan menilai bahwa persoalan penurunan kualitas udara perkotaan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai dampak dari tingginya volume kendaraan di jalan raya.

Perbedaan Indeks Kualitas Udara dan Kondisi Atmosfer

Guru Besar Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Lingkungan Hidup indonesia, Prabang Setyono, menekankan pentingnya memahami perbedaan antara data AQI global dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) resmi yang berlaku di Indonesia. ISPU mengandalkan parameter yang lebih spesifik seperti PM10, PM2.5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, serta hidrokarbon dengan ambang batas tersendiri. Menurutnya, buruknya udara pagi hari di Jakarta merupakan akumulasi berbagai sumber pencemar yang terperangkap akibat dinamika meteorologi.

“Kombinasi emisi dari sektor transportasi, pabrik, debu konstruksi, pembakaran sampah, hingga aktivitas rumah tangga diperparah oleh kondisi atmosfer tertentu yang membuat polutan tertahan dan gagal menyebar dengan baik,” ujar Prabang.

Meluruskan Mitos Kontribusi Kendaraan Bermotor

Sektor transportasi kerap disorot sebagai penyumbang utama polusi udara dengan estimasi mencapai kisaran 50 hingga 52 persen dari total emisi gas buang di Jakarta. Walau demikian, angka tersebut tidak bisa diartikan secara harfiah bahwa separuh dari konsentrasi polutan mikroskopis (seperti PM2.5) di setiap sudut kota pasti bersumber dari knalpot kendaraan.

Pakar lingkungan menegaskan bahwa besaran emisi yang dilepaskan, persebarannya di udara, tingkat konsentrasi polutan, hingga dampak kesehatan merupakan tahapan variabel yang berbeda. Kendaraan memang merupakan target utama mitigasi, tetapi penyelesaian krisis udara menuntut perhatian terhadap faktor pendukung lainnya, antara lain:

  • Sektor industri dan fasilitas stasioner
  • Aktivitas konstruksi serta debu jalanan yang tersuspensi
  • Praktik pembakaran terbuka dan kegiatan domestik sehari-hari
  • Ketergantungan terhadap sumber energi fosil
  • Pola cuaca, meteorologi, serta topografi wilayah
  • Emisi lintas batas dari kawasan aglomerasi di sekitarnya

Pentingnya Pendekatan “Airshed” Lintas Wilayah

Salah satu celah utama dalam penanganan polusi selama ini adalah batasan administratif pemerintahan. Padahal, massa udara dan polutan bergerak bebas mengikuti arah angin tanpa memedulikan batas teritorial wilayah.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini disarankan untuk menggunakan konsep pengelolaan udara regional atau airshed Metropolitan Jakarta. Pendekatan ini menuntut kolaborasi terpadu antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, mengingat sistem pergerakan udara di wilayah penyangga saling terhubung erat.

Tantangan Implementasi Kebijakan Lingkungan

Berbagai langkah mitigasi seperti penambahan armada transportasi umum berbasis listrik dinilai langkah yang positif. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketegasan aturan dan pengawasan di lapangan. Lemahnya penegakan sanksi serta celah antara dokumen kebijakan dan realisasi di lapangan seringkali menjadi hambatan utama dalam menekan laju polusi udara secara signifikan.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak hanya memantau angka indeks harian, melainkan juga mewaspadai dampak paparan jangka panjang terhadap kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Keberhasilan pemulihan lingkungan pada akhirnya diukur dari seberapa besar tekanan pencemaran yang berhasil ditekan, bukan sekadar seberapa banyak program yang dicanangkan di atas kertas.

Narasumber: Prof. Dr. Prabang Setyono, M.Si., C.EIA, Ir., I.P.M. – Ketua Umum Ikatan Ahli Lingkungan Hidup indonesia (IALHI)
Editor: Aru Dewangga, S.Si., M.Si. – Bidang Organisasi Humas dan Kerjasama Umum Ikatan Ahli Lingkungan Hidup (IALHI)

Categories:

Tags:

Comments are closed